1. Home
  2. Vol 4, No 1 (2020)
  3. wijayanti

DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS TERHADAP PENGGUNA BPJS

lulus wijayanti(1*)
(*) Corresponding Author

DOI: 10.24269/iso.v4i1.318


Abstract


Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sudah berusaha menjamin kesehatan masyarakatnya melalui BPJS. Namun jumlah defisit BPJS yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS untuk mengatasi hal tesebut. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna BPJS. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap pengguna BPJS. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder, data sekunder  yaitu data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, artikel, berita, buku maupun dokumen administrasi kelembagaan, analisis data yaitu dengan reduksi data bertujuan untuk meringkas atau menyimpulkan informasi penting dari berbagai sumber agar mudah untuk dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain peningkatan layanan, mengatasi defisit, pertumbuhan sektor farmasi, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan sosialisasi program BPJS, tan jangkauan penyakit yang ditanggung semakin luas dan peningkatan jangkauan rumah sakit . Dampak negatifnya antara lain penurunan kelas ,peserta yang berhenti membayar iuran,bertambahnya peserta kelas tiga, penurunan minat masyarakat,beralihnya masyarakat ke asuransi swasta, inflasi, dan meningkatnya kemiskinan.

Kata Kunci: dampak, kebijakan, iuran, BPJS

Full Text:

References


  1. Abdul Aziz. 2019. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Berpengaruh Besar Pada Defisit.
  2. www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-tak-berpengaruh-besar-pada-defisit-elgb (di akses 11 Desember 2019 pukul 15.35 WIB)
  3. Adhi Wicaksono. 2019. Putusan MK : Warga Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan. www.m.cnnindonesia.com/nasional/20190326196013/12-380936/putusan-mk-warga-wajib-jadi-peserta-bpjs-kesehatan (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 11:33 WIB)
  4. Agatha Olivia Victoria. 2019. Sri Mulyani Beberkan Empat Defisit BPJS Keuangan. www.katadata.co.id/berita/2019/08/21/sri-mulyani-beberkan-empat-penyebab-defisit-bpjs-keuangan (di akses pada 6 Desember 2019 pukul 20.45 WIB)
  5. Arubone Bunaiya Fauzi. 2019. Banyak Peserta Pindah Kelas, MP BPJS: Kamar Kelas lll Harus Ditambah.
  6. http://m.rri.co.id/pos/berita/744606/nasional/banyak_peserta_pindah_kelas_mp_BPJS_kamar_kelas_lll_harus_ditambah.html ( di akses pada 19 Desember 2019 pukul 13.23 WIB)
  7. Aryani dan Muqorrobin. 2013. Determinan Willingness to Pay (WTP) Iuran Peseta BPJS Kesehatan. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 14(1). 44-57
  8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). 2019
  9. www.bpjs-kesehatan.co.id/bpjs (di akses 6 Desember pukul 19.25 WIB)
  10. Departemen Kesehatan RI. (2009). UUD No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  11. https://www.depkes.go.id (di akses pada tanggal 5 Desember pukul 10.00 WIB)
  12. Legatum Institute. 2017. Legatum Prosperity Index 2017. www.prosperity.com/rankings ( di akses pada 5 Desember 2019 pukul 10.36 WIB)
  13. Pasaribu. 2016. “Respon Peserta BPJS Kesehatan Mandiri tentang Besaran Iuran dan Keberlanjutan Kepesertaan Medan Perjuangan Kota Medan 2016”. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. Medan
  14. Pertiwi & Nurcahyanto. 2017. Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien pengguna jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). Journal of Public Policy anf Mangement Review. Vol. 6 (2). 1-14
  15. Putong. 2014. Teori Ekonomi Mikro bagi Teori Elastisitas Permintaan dan Penawaran. Bogor : Mitra Wacana Media
  16. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
  17. Sardjono. 2017. Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: CV Andi Offset
  18. Situmorang. 2019. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dapat Berdampak ke Inflasi. https://m.liputan6.com/bisnis/read/4053796/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-bakal-berdampak-ke-inflasi (diakses pada 17 Desember 2019 pukul 12.12 WIB)
  19. Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
  20. Syaiful. 2013. Etika & Moralitas Pendidikan. Jakarta : Prenada Media
  21. Tampi,Kaung & Tumiwa. 2016. Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu. Acta Diurna. Vol.5(1). 1-14.
  22. Tim pengembangan ilmu pendidikan. 2007. Ilmu & Aplikasi Pendidikan. Jakarta: PT Imperial Bakti Utama
  23. Wicaksono. 2019. BI Ramal Kenaikan Iuran BPJS Akan Dorong Inflasi. https://mcnnindonesia.com/bi-ramal-kenaikan-iuran-bpjs-akan-dorong-inflasi (diakses pada 18 Desember 2019 pukul 14.34 WIB)
  24. World Health Organization (WHO). 2019. Constitution
  25. www.who.int/about/who-we-are/constitution (di akses pada 5 Desember 2019 pukul 09.51 WIB)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.