Transparansi dalam Rekruitment perangkat Desa guna mewujudkan Good Governance

Prista Alem Suteja -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Bambang Widiyahseno* -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Insyira Yusdiawan Azhar -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Transparency in the recruitment of village officials is part of the principle of good governance which also includes the mandate of the Village Law / Law No. 6 of 2014. Transparency or openness is the initial construction for the creation of village development progress. In order to realize good candidates for equipment in accordance with the wishes of the community, it is necessary to have competent and professional human resources in order to create qualified and honest candidates for equipment. Village officials have the responsibility and obligation to assist the village head in carrying out his duties, obligations and provide the best service to the community. The selection of transparent and selective village apparatus is considered important in supporting implementation. Therefore, this study aims to determine the Transparency of Ngindeng Village Apparatus Recruitment Implementation in Realizing Good Governance. The research was conducted using descriptive-qualitative method as the source of the instrument, namely as a direct data collector. By interviewing the Village Head, Committee, Candidates for Devices and Community Leaders. From the facts and data the research results provide an answer that transparency is a fundamental value to reinforce the positive value of implementing the recruitment of Ngindeng Village apparatus openly and involving direct community supervision to reduce suspicion and jealousy among the people in Ngindeng Village.

Keywords
Transparency; Recruitment; Good Governance;
  1. Agus Setiaman, D. S. J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9
  2. Badriyah, R.S., 2017. Pengaruh Rekruitmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja
  3. Perangkat Desa di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.
  4. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dinamika, Vol.4, No.3
  5. Bella, R. M. (2014). Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong
  6. Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. Jurnal Sosial Politik, 4(1), 132. https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5557
  7. Handoko, T Hani. Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia, Edisi Ke 2, Yogyakarta: BPFE, 2012
  8. Ilosa, A., & Sukri, S. Al. (2021). Transparansi Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari. Jurnal Ilmiah Muqodimah, 5, 71–83.
  9. Jayalangi, L. O. S. (2018). Pengaruh Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Terhadap Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jurnal Ilmiah Clean Government, 2, 1–14.
  10. Katz, Ellen, 2004, Transparancy in Government- How American Citizens Influence Public Policy, Journal of Accountancy, Juni 2004, hal. 1-2
  11. Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi
  12. Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta, 2012
  13. Meigelheis, Y. 2018. „Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kulon
  14. Progo‟. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan APMD
  15. Moleong. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
  16. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  17. Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  18. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  19. Pendayagunaan, M., & Negara, A. (2004). International Monetary Fund. 1–8.
  20. Ponorogo, R. M. (2021). Warga Semanding Geruduk DPRD Tuntut Batalkan. Penjaringan Perangkat Desa, Turunkan BPD, Kades dan Perangkat Yang Terlibat. Retrieved July 13, 2021, from https://mediaponorogo.com/2021/04/28/warga-semanding-geruduk-dprd-tuntut-batalkan-penjaringan-perangkat-desa-turunkan-bpd-kades-perangkat-yang-terlibat/
  21. Pudjio Santoso. (2018). Problematika Penerapan UUNo.6/2014 Tentang Desa. Retrieved from https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/problematika-penerapan-uu-no-62014-tentang-desa-pudjio-santoso/#:~:text=Menurut Sutoro Eko dkk.
  22. Rahardjo, Mudjia (2010) Triangulasi dalam penelitian kualitatif. Disampaikan pada mata kuliah Metodologi Penelitian, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
  23. Rosyada, Dede, dkk, 2003, Demokrasi Hak Azasi Manusia dan Masyarakat, Jakarta
  24. Simin, Slamet Rosyadi, D. K. (2019). Pengembangan Kualitas Perangkat Desa Melalui Penerapan Pengukuran Kinerja Perangkat Desa Di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers “Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX,” 275–286.
  25. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kualitatif dan R& D. Bandung: Elfabeta
  26. Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  27. Thetool, Y., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). Pelayanan Publik Berbasis Good Governance (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(1), 668–674. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1237
  28. Utami, N., A. (2015). Pengaruh Rekruitmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja
  29. Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten
  30. Pemalang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Pancasakti Tegal.
  31. YOHANES, M. (2018). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Kulon Progo Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-10-02
Published: 2021-03-31
Section: Articles
Article Statistics: